Vaksin Covid- 19 Berbayar dapat Penolakan

- Jurnalis

Selasa, 9 Januari 2024 - 09:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Layanan vaksinasi covid-19.(ist)

Caption Layanan vaksinasi covid-19.(ist)

Pembayaran vaksin COVID-19 tidak layak dibebankan kepada masyarakat, karena seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

JAKARTA | Bogorraya.co

Kebijakan vaksin COVID-19 berbayar yang seharusnya mulai diterapkan pada awal Januari 2024, mendapat penolakan dari anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynudin.

“Mewakili konstituen saya, pemilih saya di daerah Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu, saya tidak setuju diberlakukan vaksin berbayar bagi warga Jakarta,” kata Suhud saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Provinsi DKI sisa masa jabatan 2019-2024 di Jakarta, kemarin.

Baca Juga :  Tahukah Anda?? Tidak Boleh Makan Durian Bersamaan Dengan ?

Menurut dia, pembayaran vaksin COVID-19 tidak layak dibebankan kepada masyarakat. Ia menekankan hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Jadi tidak layak rakyat menanggung beban itu. Seharusnya beban (karena) pandemi ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang merupakan amanat dari undang-undang bahwa ada perlindungan kesehatan untuk rakyat,” jelas dia.

Pasal 28H ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.

Baca Juga :  Kemenkes Sebut 800 Ribu Orang Indonesia Kena TBC, Apa Penyebabnya?

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalucia menyampaikan vaksin berbayar atau mandiri bisa didapatkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Pilihan.

Lalu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan vaksinasi COVID-19 tetap berlaku gratis untuk kelompok masyarakat rentan mulai 1 Januari 2024.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Usai Santap Sajian di Pesta Pernikahan Keracunan Massal di Cianjur
Waspada, DBD di Jaksel telah Merenggut Jiwa Seorang Warga
Depok Wabah Flu Singapura
BPOM Temukan Mie Berformalin
Pasca Pencoblosan Pemilu 2024: RSUD Taman Sari Mulai Dipadati Caleg dan Timses yang Stress
Dinkes Bogor Rawat Petugas KPPS dan PPK Saat Pemungutan Suara
3 Jenis Sayuran Yang di Larang jika Mengidap Penyakit Rematik
HARI KANKER SEDUNIA
Berita ini 2 kali dibaca
Kebijakan vaksin COVID-19 berbayar yang seharusnya mulai diterapkan pada awal Januari 2024, mendapat penolakan dari anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynudin.

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 09:49 WIB

Usai Santap Sajian di Pesta Pernikahan Keracunan Massal di Cianjur

Selasa, 2 April 2024 - 10:04 WIB

Waspada, DBD di Jaksel telah Merenggut Jiwa Seorang Warga

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:33 WIB

Depok Wabah Flu Singapura

Jumat, 22 Maret 2024 - 10:35 WIB

BPOM Temukan Mie Berformalin

Jumat, 16 Februari 2024 - 09:32 WIB

Pasca Pencoblosan Pemilu 2024: RSUD Taman Sari Mulai Dipadati Caleg dan Timses yang Stress

Berita Terbaru