Pihak DPRD DKI perlu berkomunikasi lebih agar pihak eksekutif dan legislatif bisa saling berjalan bersama satu sama lain.
JAKARTA | Bogorraya.co
Terkait sosialisasi perubahan nama halte yang dinilai masih kurang sehingga membuat penumpang merasa kurang nyaman, DPRD DKI Jakarta segera memanggil manajemen PT TransJakarta
“Saya panggil lah, harusnya kan disosialisasi dulu baru dibuat keputusan,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Pras) kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Pras juga menuturkan, pihak DPRD DKI perlu berkomunikasi lebih agar pihak eksekutif dan legislatif bisa saling berjalan bersama satu sama lain.
Terkait waktu pemanggilan, Pras tak bisa memastikan lantaran pihaknya masih fokus dengan Pemilu 2024. Kendati demikian, pihaknya akan mengupayakan agar TransJakarta bisa melapor ke Komisi B DPRD DKI.
“Harus disosialisasikan sama DPRD sesuai tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) komisi B, nah komisi B lapor ke ketua kan gitu apakah kebijakan ini layak atau tidak,” tuturnya.
Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli meminta PT TransJakarta meningkatkan sosialisasi perubahan nama halte kepada pelanggan.
“Jadi ini keluhan yang harusnya segera ditanggapi oleh TransJakarta, misalnya, memberi sosialisasi kepada masyarakat dengan baik,” kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/1).
Taufik menuturkan perubahan nama sejumlah Halte Bus TransJakarta telah banyak dikeluhkan para pengguna yang disampaikan melalui media sosial karena dilakukan tanpa sosialisasi.
Dia menilai pelanggan menjadi dirugikan karena tidak bisa memastikan tujuan maupun tempat penurunan di sejumlah halte.
Sebelumnya, Manajemen PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyebutkan tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam mengganti nama halte.
“Jadi ada (tiga) faktor pertimbangan perubahan nama halte,” kata Direktur Pelayanan dan Bisnis TransJakarta, Fadly Hasan dalam diskusi mengenai kinerja korporasi tahun 2023 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).
Tiga faktor itu yakni dari segi pelayanan, akurasi sesuai daerahnya, dan netralisasi dengan adanya nama-nama tokoh ataupun area komersial dan lain-lain.(JR)
