Terkait Kasus Korupsi SYL Wabendum Timnas AMIN yakin KPK Bersikap Profesional

- Jurnalis

Rabu, 31 Januari 2024 - 08:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rajiv, mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

JAKARTA | Bogorraya.co

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini dapat bersikap profesional saat memeriksa Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, kemarin mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

“Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah,” ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. “Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya,” ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

“Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya,” ucap dia.

Baca Juga :  Pemprov DKI Perpanjang Masa Pendaftaran KJMU

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

Baca Juga :  KemenPPPA Koordinasi Polisi soal Kasus ABG Korban Open BO di Bekasi

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu
Pemkot Bogor Imbau Sekolah Tunda Study Tour Buntut Kecelakaan Maut di Subang
Sistem Zonasi PPDB Tahun 2024 Bakal Diperketat
AHY akan Tertibkan Bangli di Puncak Bogor
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,2 Miliar
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan?
PSN di PIK 2 & BSD Tak Pakai APBN
Prabowo-Jokowi Pecah Kongsi?
Berita ini 0 kali dibaca
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini dapat bersikap profesional saat memeriksa Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:52 WIB

Aksi 3 Siswi SMA Rampok Rumah di Bogor, Gasak Uang Rp 13,8 Juta

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:41 WIB

Terjaring Razia di Bogor, Sejumlah Bus Kena Tilang karena KIR Mati

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:34 WIB

Congkel Pintu Warung, Maling di Bogor Gasak Dagangan 3 Karung

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:19 WIB

Polisi Tangkap Pria Bogor Usai Aniaya Wanita gegara Utang

Senin, 13 Mei 2024 - 10:26 WIB

Gagal Curi Motor Wisatawan Asal Tangerang, Maling Diamuk Massa di Ciawi

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:20 WIB

Tragis, Pemotor Tewas Setelah Mengalami Kecelakaan Lalu di Tabrak Lagi Pemotor Lain

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:06 WIB

Viral! Seorang Pelajar Mengalami Pelecehan Seksual

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:51 WIB

Pembunuhan Kakak Tiri di Medan Serahkan Diri ke Polres Bogor

Berita Terbaru

Kriminal

Congkel Pintu Warung, Maling di Bogor Gasak Dagangan 3 Karung

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:34 WIB