PSN di PIK 2 & BSD Tak Pakai APBN

- Jurnalis

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya,”

JAKARTA | Bogorraya.co

Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD tidak memakai dana APBN meski ditetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait,” ujar Zaki, dikutip Rabu (27/3).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan 14 PSN baru tahun 2024, diantaranya PIK2 dan BSD.

Menurut Zaki, penunjukkan dua kawasabn itu memang untuk mendapatkan dukungan pemerintah, tapi bukan dari sisi pendanaan. Dukungan yang dimaksud adalah percepaan proses mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.

Baca Juga :  Kemendag Diminta Tegakkan Permendag 31/2023

Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.

“Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kawasan BSD akan terfokus pada pembangunan bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha). Di dalamnya, terdapat pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

Baca Juga :  Fahira Idris Angkat Bicara Soal Sarasehan DPD RI untuk Uji Gagasan Capres soal Otonomi

“Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical,” imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

“Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman,” jelasnya.(jr)

Penulis : il

Berita Terkait

Update Penetapan NI PPPK 2024 Wilayah Kerja BKN Jakarta: Cek Data Terbaru
Gubernur Jabar Perintahkan Anak-anak Miskin Bersekolah, Dedi Mulyadi: Harus Dilindungi dari Geng Motor
Tren #KaburAjaDulu Yang Viral di Media Sosial, Wamenaker: “Kalau Perlu Jangan Balik Lagi”
Pemerintah Beri Insentif PPh 21 bagi Karyawan di Beberapa Sektor Tertentu
Perubahan Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan: Korban PHK Mendapat Manfaat
Pj. Bupati Bogor Tinjau Penanganan Stunting dan Potensi Wisata di Jonggol
320 Ribu Ijazah Siswa di Jawa Barat Ditahan Sekolah, Dedi Mulyadi Soroti Bantuan Rp600 Miliar
Ratusan Mahasiswa Bogor Gelar Demo, Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Berita ini 2 kali dibaca
Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD tidak memakai dana APBN meski ditetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN). "Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki, dikutip Rabu (27/3).

Berita Terkait

Senin, 24 Februari 2025 - 14:24 WIB

Update Penetapan NI PPPK 2024 Wilayah Kerja BKN Jakarta: Cek Data Terbaru

Selasa, 18 Februari 2025 - 16:10 WIB

Tren #KaburAjaDulu Yang Viral di Media Sosial, Wamenaker: “Kalau Perlu Jangan Balik Lagi”

Senin, 17 Februari 2025 - 13:06 WIB

Pemerintah Beri Insentif PPh 21 bagi Karyawan di Beberapa Sektor Tertentu

Senin, 17 Februari 2025 - 12:46 WIB

Perubahan Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan: Korban PHK Mendapat Manfaat

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:37 WIB

Pj. Bupati Bogor Tinjau Penanganan Stunting dan Potensi Wisata di Jonggol

Berita Terbaru

Nasional

Ramadan Tak Menghalangi Pelaksanaan Program MBG

Selasa, 25 Feb 2025 - 11:48 WIB