PSN di PIK 2 & BSD Tak Pakai APBN

- Jurnalis

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya,”

JAKARTA | Bogorraya.co

Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD tidak memakai dana APBN meski ditetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait,” ujar Zaki, dikutip Rabu (27/3).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan 14 PSN baru tahun 2024, diantaranya PIK2 dan BSD.

Menurut Zaki, penunjukkan dua kawasabn itu memang untuk mendapatkan dukungan pemerintah, tapi bukan dari sisi pendanaan. Dukungan yang dimaksud adalah percepaan proses mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.

Baca Juga :  Nisfu Syaban: Malam Khusus yang Dihidupkan dengan Amalan dan Doa

Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.

“Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kawasan BSD akan terfokus pada pembangunan bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha). Di dalamnya, terdapat pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

Baca Juga :  Pusat Takjil Bangbarung Ramai Dikunjungi Warga

“Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical,” imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

“Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman,” jelasnya.(jr)

Penulis : il

Berita Terkait

Ummi Wahyuni Resmi Diberhentikan sebagai Ketua KPU Jawa Barat, Berikut Alasannya
Pemkot dan DPRD Kota Bogor Sepakati Pengesahan RAPBD 2025
Pj Sekda Banten Ikut Serta dalam Agenda Tahunan Bank Indonesia 2024
Pemberdayaan Ormas: LAN Kota Tangerang Ikuti Sosialisasi di Puspemkot Tangerang
Upacara HUT Korpri ke-53 di Bogor, Pj Wali Kota Sampaikan Pesan Presiden untuk ASN
DPRD Kabupaten Bogor Setujui Penyertaan Modal untuk Dua BUMD
TPS Unik di Kota Bogor Usung Tema Halloween untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Pemkab Tangerang Tebar 50.000 Benih Ikan di Harkannas ke 11
Berita ini 1 kali dibaca
Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD tidak memakai dana APBN meski ditetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN). "Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki, dikutip Rabu (27/3).

Berita Terkait

Senin, 2 Desember 2024 - 16:48 WIB

Ummi Wahyuni Resmi Diberhentikan sebagai Ketua KPU Jawa Barat, Berikut Alasannya

Senin, 2 Desember 2024 - 15:59 WIB

Pemkot dan DPRD Kota Bogor Sepakati Pengesahan RAPBD 2025

Minggu, 1 Desember 2024 - 05:49 WIB

Pj Sekda Banten Ikut Serta dalam Agenda Tahunan Bank Indonesia 2024

Jumat, 29 November 2024 - 11:38 WIB

Upacara HUT Korpri ke-53 di Bogor, Pj Wali Kota Sampaikan Pesan Presiden untuk ASN

Jumat, 29 November 2024 - 11:32 WIB

DPRD Kabupaten Bogor Setujui Penyertaan Modal untuk Dua BUMD

Berita Terbaru

Nasional

Presiden Prabowo Umumkan Kebijakan Kenaikan UMP 6,5%

Senin, 2 Des 2024 - 16:04 WIB

Pemerintahan

Pemkot dan DPRD Kota Bogor Sepakati Pengesahan RAPBD 2025

Senin, 2 Des 2024 - 15:59 WIB