PSI DKI Tolak Pengadaan Pin Emas di Anggaran Pakaian Dinas DPRD

- Jurnalis

Rabu, 13 Maret 2024 - 10:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Sidang paripurna DPRD DKI.(ist)

Caption Sidang paripurna DPRD DKI.(ist)

Pihaknya konsisten menolak adanya kemewahan yang menggunakan anggaran tetapi tidak mengutamakan rakyat.

JAKARTA | Bogorraya.co

Pengadaan pin emas dalam anggaran pakaian dinas anggota DPRD DKI periode 2024-2029, ditolak oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta.

“Secara prinsip PSI konsisten untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah seperti pin emas anggota DPRD,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Elva juga menegaskan, pihaknya konsisten menolak adanya kemewahan yang menggunakan anggaran tetapi tidak mengutamakan rakyat.

Kendati demikian, terkait anggaran pakaian dinas baru tanpa adanya tambahan aksesoris mewah selama masih masuk akal pihaknya tidak masalah.

Baca Juga :  Pj Sekda Virgojanti: Pemprov Banten Terus Berupaya Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

“Namun jika ada pin emas di anggaran tersebut, kami tegas menolak dan pasti akan kami kembalikan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diunggah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan pakaian dinas tersebut tercantum dalam satuan kerja Sekretariat DPRD.

Dalam laman tersebut, tertulis penyediaan pakaian dinas dan pin emas bakal dimulai pada Juni 2024 dan pemanfaatan barang dimulai Agustus 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI pada 2022 melalui mekanisme lelang.

Baca Juga :  Kecelakaan di Transyogi Berawal Truk Tak Kuat Nanjak

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp3,08 miliar untuk pakaian dinas dan atribut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru periode 2024-2029 sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai wakil rakyat.

“Anggaran itu untuk pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota Dewan diperuntukkan untuk Dewan baru,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus kepada wartawan.

Augustinus juga menuturkan, jika sebelumnya pada 2022 telah disiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI, maka kini menjadi Rp3 miliar.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Ummi Wahyuni Resmi Diberhentikan sebagai Ketua KPU Jawa Barat, Berikut Alasannya
Pemkot dan DPRD Kota Bogor Sepakati Pengesahan RAPBD 2025
Pj Sekda Banten Ikut Serta dalam Agenda Tahunan Bank Indonesia 2024
Pemberdayaan Ormas: LAN Kota Tangerang Ikuti Sosialisasi di Puspemkot Tangerang
Upacara HUT Korpri ke-53 di Bogor, Pj Wali Kota Sampaikan Pesan Presiden untuk ASN
DPRD Kabupaten Bogor Setujui Penyertaan Modal untuk Dua BUMD
TPS Unik di Kota Bogor Usung Tema Halloween untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Pemkab Tangerang Tebar 50.000 Benih Ikan di Harkannas ke 11
Berita ini 1 kali dibaca
Pengadaan pin emas dalam anggaran pakaian dinas anggota DPRD DKI periode 2024-2029, ditolak oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta. "Secara prinsip PSI konsisten untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah seperti pin emas anggota DPRD," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Berita Terkait

Senin, 2 Desember 2024 - 16:48 WIB

Ummi Wahyuni Resmi Diberhentikan sebagai Ketua KPU Jawa Barat, Berikut Alasannya

Senin, 2 Desember 2024 - 15:59 WIB

Pemkot dan DPRD Kota Bogor Sepakati Pengesahan RAPBD 2025

Minggu, 1 Desember 2024 - 05:49 WIB

Pj Sekda Banten Ikut Serta dalam Agenda Tahunan Bank Indonesia 2024

Jumat, 29 November 2024 - 11:38 WIB

Upacara HUT Korpri ke-53 di Bogor, Pj Wali Kota Sampaikan Pesan Presiden untuk ASN

Jumat, 29 November 2024 - 11:32 WIB

DPRD Kabupaten Bogor Setujui Penyertaan Modal untuk Dua BUMD

Berita Terbaru

Nasional

Presiden Prabowo Umumkan Kebijakan Kenaikan UMP 6,5%

Senin, 2 Des 2024 - 16:04 WIB

Pemerintahan

Pemkot dan DPRD Kota Bogor Sepakati Pengesahan RAPBD 2025

Senin, 2 Des 2024 - 15:59 WIB