BOGOR RAYA | BOGOR
Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/1), untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025. Kunjungan tertutup ini terekam melalui video yang beredar di media sosial, menunjukkan Prabowo berinteraksi dengan siswa dan guru di SD Negeri 05 Jati, TK Negeri 02, serta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Pulogadung.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan inspeksi tersebut. “Presiden ingin melihat langsung pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya. Meski tidak merinci hasil pantauan, Teddy menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan program ini berjalan optimal.
Catatan dari Ketua MPR dan Respons BPOM
Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui program MBG masih menyisakan sejumlah catatan, seperti keterlambatan distribusi dan ukuran porsi lauk yang dinilai terlalu kecil. “Hal ini wajar sebagai bagian dari proses penyempurnaan. Presiden telah mencatat semua masukan masyarakat,” jelas Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan.
Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi program MBG. “BPOM akan memantau potensi keracunan atau kejadian luar biasa lainnya. Program ini penting karena 60% anak Indonesia mengalami defisiensi mikronutrisi,” ungkap Taruna. Dari 82 juta penerima MBG, hampir 50 juta anak masuk kategori tersebut.
Instruksi Mendagri: Dana Daerah Fokus ke Perbaikan Sekolah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak mengalokasikan dana APBD pada program MBG. “Anggaran daerah yang semula ditujukan untuk MBG sebaiknya dialihkan ke perbaikan infrastruktur sekolah, seperti atap bocor atau toilet yang tidak layak,” tegas Tito usai rapat paripurna dengan Presiden Prabowo.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden agar program MBG dikelola secara sentralistik oleh BGN. Tito menambahkan, pemda diharapkan menjadi mitra dalam menyiapkan SPPG dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengganggu prioritas perbaikan fasilitas pendidikan.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Meski menuai apresiasi, program MBG masih dihadapkan pada tantangan teknis, seperti distribusi dan kualitas pangan. Pembelajaran dari inspeksi mendadak Prabowo diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan, sementara kolaborasi BPOM dan BGN diharapkan memperkuat pengawasan gizi. Di sisi lain, fokus pemda pada perbaikan sekolah diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, sejalan dengan upaya penanganan stunting melalui MBG.
Dengan langkah ini, pemerintah bertekad memastikan program MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga berkelanjutan dan terintegrasi dengan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan.(Rb/Fj)
