Pj Heru Didesak Tingkatkan Transparansi Anggaran

- Jurnalis

Jumat, 12 Januari 2024 - 08:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Klender. (ist)

Caption Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Klender. (ist)

Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait pengadaan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang anggarannya mencapai Rp144 miliar.

JAKARTA | Bogorraya.co

Terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono didesak untuk meningkatkan transparansi anggaran.

“Terkait dengan transparansi anggaran sebenarnya saya sudah menyinggung ini dan Pak Heru sudah menjawab dari pandangan umum fraksi kita pada waktu itu,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Justin juga menuturkan, salah satu yang menjadi sorotannya, yakni terkait pengadaan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang anggarannya mencapai Rp144 miliar.

Dia menyoroti data di laman Smart Planning Budgeting RAPBD 2024 apbd.jakarta.go.id. Di situ, Bina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan namun tidak tertulis detail lokasi pembangunannya.

Baca Juga :  Real Count KPU Melonjak dari 6.000 ke 95.000 Begini Tanggapan Ade Armando

Ditemukan belanja modal jembatan penyeberangan sebesar Rp144 miliar dengan kode 5.2.04.01.02.0010 yang terbilang janggal dan bisa menjadi temuan di kemudian hari.

Dia menilai situs milik pemerintah provinsi DKI seperti apbd.jakarta.go.id itu terbilang kurang transparan sehingga perlu lebih detail dalam membuka keterbukaan informasi kepada publik.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi PSI DKI itu menegaskan, pihaknya kritis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dan kebijakan Gubernur.

Terlebih, dia mendata masih banyak pos belanja yang perlu dikritisi. Harapannya, Gubernur di masa mendatang bisa lebih transparan dan mau lebih merinci anggaran.

Baca Juga :  Thailand Ajak 5 Negara ASEAN Tanpa VISA Tambahan, Indonesia Tidak Termasuk

“Kita mau ada legasi bahwa sampai akhir PSI kritis terkait anggaran. Contohnya terkait JPO itu kan cuma satu dari sekitar 26 ribu pos belanja,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tujuh jembatan senilai Rp144-145 miliar pada 2024 untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajukan permohonan untuk itu dengan anggaran sebesar Rp144 miliar untuk tujuh jembatan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Wiwik Wahyuni saat dihubungi di Jakarta.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Dishub DKI bersama Satpol PP Didesak Tertibkan Parkir liar di Minimarket
PKB-PPP Berkoalisi pada Pilkada 2024
Kalangan DPRD DKI Dukung Pembatasan Kendaraan Pribadi
Kejagung Sita Perusahaan Timah Kasus Suami Sandra Dewi
Pemprov DKI akan Tambah Kuota Mudik Gratis
DPRD Minta KPK Dampingi Proses Pembebasan Lahan Waduk Kamal
144 Petugas Gabungan Tangani Luapan Air Kali Baru Hek
Pemprov DKI Didesak Tertibkan Parkir Liar di Kawasan Perbelanjaan Tanah Abang
Berita ini 1 kali dibaca
Terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono didesak untuk meningkatkan transparansi anggaran.

Berita Terkait

Rabu, 8 Mei 2024 - 08:47 WIB

Dishub DKI bersama Satpol PP Didesak Tertibkan Parkir liar di Minimarket

Selasa, 30 April 2024 - 09:04 WIB

PKB-PPP Berkoalisi pada Pilkada 2024

Rabu, 24 April 2024 - 09:19 WIB

Kalangan DPRD DKI Dukung Pembatasan Kendaraan Pribadi

Selasa, 23 April 2024 - 08:52 WIB

Kejagung Sita Perusahaan Timah Kasus Suami Sandra Dewi

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:23 WIB

Pemprov DKI akan Tambah Kuota Mudik Gratis

Berita Terbaru