Penonaktifan NIK Permudah Penyaluran Bansos

- Jurnalis

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin (kiri) saat menghadiri perekaman E-KTP di SMA Negeri 55 Jakarta.(ist)

Caption Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin (kiri) saat menghadiri perekaman E-KTP di SMA Negeri 55 Jakarta.(ist)

JAKARTA | Bogorraya.co

Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang berdomisili di luar Jakarta dinilai akan mempermudah penyaluran bantuan sosial.

“Penonaktifan identitas warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta harus segera diterapkan, nantinya Pemerintah Provinsi DKI akan memiliki data kependudukan secara akurat,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Simon juga menuturkan penonaktifan NIK warga yang berdomisili di luar Jakarta yang dimulai Maret 2024 ini memiliki dampak positif terhadap penertiban administrasi kependudukan.

Salah satunya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan tepat sasaran dengan data kependudukan yang lebih akurat.

“Jadi, kita benar-benar punya data kependudukan yang baik, valid, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah bisa tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Dukung Peluang Pengembangan Wisata di Kabupaten Bogor

Kendati demikian, Simon mengimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta agar selektif dalam menonaktifkan NIK serta diharapkan prosesnya tidak ada kesalahan.

Prosesnya, kata dia, perlu dilakukan secara berhati-hati sebab akan menyebabkan pemutusan bansos secara otomatis. Terlebih terkait penanganan warga yang tidak berdomisili di Jakarta karena pekerjaan.

“Kecuali mereka sudah memiliki rumah sendiri di luar Jakarta dan menetap di sana, namun masih memiliki identitas Jakarta, nah itu yang harus dihapus,” katanya.

Dinas Dukcapil DKI Jakarta melakukan sosialisasi penonaktifan itu dilakukan secara bertahap sesudah Pemilu 2024. Hingga kini Dukcapil juga masih menunggu hasil resmi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga :  Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan?

Adapun kriteria yang terkena sasaran
penonaktifan antara lain orang yang sudah meninggal, keberatan dari pemilik rumah hingga kontrakan, penduduk yang sudah tidak berdomisili secara “de facto” selama lebih dari satu tahun.

Kemudian, pencekalan dari instansi atau lembaga hukum terkait dan wajib KTP elektronik yang tidak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib KTP.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan, pihaknya meningkatkan sosialisasi penonaktifan NIK 94 ribu warga yang tidak berdomisili di Jakarta.

“Pertimbangannya perlu waktu cukup untuk melakukan sosialisasi serta pendataan jumlah yang akan dilakukan penataan dan penertiban dokumen kependudukannya,” ujar Budi.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu
Pemkot Bogor Imbau Sekolah Tunda Study Tour Buntut Kecelakaan Maut di Subang
Sistem Zonasi PPDB Tahun 2024 Bakal Diperketat
AHY akan Tertibkan Bangli di Puncak Bogor
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,2 Miliar
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan?
PSN di PIK 2 & BSD Tak Pakai APBN
Prabowo-Jokowi Pecah Kongsi?
Berita ini 1 kali dibaca
Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang berdomisili di luar Jakarta dinilai akan mempermudah penyaluran bantuan sosial. "Penonaktifan identitas warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta harus segera diterapkan, nantinya Pemerintah Provinsi DKI akan memiliki data kependudukan secara akurat," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:47 WIB

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:25 WIB

Pemkot Bogor Imbau Sekolah Tunda Study Tour Buntut Kecelakaan Maut di Subang

Jumat, 3 Mei 2024 - 10:29 WIB

Sistem Zonasi PPDB Tahun 2024 Bakal Diperketat

Selasa, 23 April 2024 - 08:59 WIB

AHY akan Tertibkan Bangli di Puncak Bogor

Senin, 22 April 2024 - 09:19 WIB

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,2 Miliar

Berita Terbaru