Pemprov DKI Diminta Kaji Kenaikan Pajak Hiburan

- Jurnalis

Selasa, 23 Januari 2024 - 08:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Ilustrasi suasana tempat hiburan malam.(ist)

Caption Ilustrasi suasana tempat hiburan malam.(ist)

Peraturan itu harus ditinjau kembali dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan yang akan dikenakan dan diharapkan hanya berdampak untuk orang menengah ke atas.

JAKARTA | Bogorraya.co

Pemerintah Provinsi DKI diminta untuk mengkaji kembali pajak hiburan bagi golongan menengah atas dengan penghasilan tinggi.

“Ditinjau ulang, artinya dicari pos-pos yang bisa dikenakan pajak. Jadi, pendapatan atau perusahaan yang memang konsumen menengah ke atas,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, tempat hiburan dengan konsumen menengah ke atas tentunya mampu membayar pajak daripada kaum menengah ke bawah.

Tentunya nanti pajak ini diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang baik untuk perkembangan Ibu Kota.

Baca Juga :  Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 Tarif Tol Tidak Naik

“Ketika memang pajak dinaikkan terus mereka bangkrut, ternyata juga mengenai pegawai diskotek, karaoke itu ada menengah ke bawah,” jelasnya.

Maka dari itu, dia menegaskan peraturan itu harus ditinjau kembali dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan yang akan dikenakan dan diharapkan hanya berdampak untuk orang menengah ke atas.

Kini pajak hiburan tersebut juga menjadi pembahasan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) antara DPRD DKI dan pemerintah provinsi DKI.

“Itu sedang dibahas ya karena itu masuk ke Bapemperda juga, kalau pembahasan itu diskusi antara DPRD dengan pemerintah,” katanya..

Baca Juga :  Gudmurah Terbakar Diduga karena Gesekan Amunisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengundangkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menetapkan kenaikan tarif pajak hiburan menjadi 40 persen.

Perda itu dibuat lantaran mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan kesiapan bersama jajaran membahas kembali kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 40 hingga 75 persen dengan DPRD DKI Jakarta.

“Nanti kita bahas lagi soal pajak hiburan yang naik 40 persen,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu
Pemkot Bogor Imbau Sekolah Tunda Study Tour Buntut Kecelakaan Maut di Subang
Sistem Zonasi PPDB Tahun 2024 Bakal Diperketat
AHY akan Tertibkan Bangli di Puncak Bogor
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,2 Miliar
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan?
PSN di PIK 2 & BSD Tak Pakai APBN
Prabowo-Jokowi Pecah Kongsi?
Berita ini 1 kali dibaca
Pemerintah Provinsi DKI diminta untuk mengkaji kembali pajak hiburan bagi golongan menengah atas dengan penghasilan tinggi.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:52 WIB

Aksi 3 Siswi SMA Rampok Rumah di Bogor, Gasak Uang Rp 13,8 Juta

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:41 WIB

Terjaring Razia di Bogor, Sejumlah Bus Kena Tilang karena KIR Mati

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:28 WIB

Melawan Saat Ditangkap, Pembacok Mahasiswa di Bogor Ditembak di Kaki

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:19 WIB

Polisi Tangkap Pria Bogor Usai Aniaya Wanita gegara Utang

Senin, 13 Mei 2024 - 10:26 WIB

Gagal Curi Motor Wisatawan Asal Tangerang, Maling Diamuk Massa di Ciawi

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:20 WIB

Tragis, Pemotor Tewas Setelah Mengalami Kecelakaan Lalu di Tabrak Lagi Pemotor Lain

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:06 WIB

Viral! Seorang Pelajar Mengalami Pelecehan Seksual

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:51 WIB

Pembunuhan Kakak Tiri di Medan Serahkan Diri ke Polres Bogor

Berita Terbaru