Pemerintah Hargai Putusan MK terkait Pilkada November 2024

- Jurnalis

Rabu, 6 Maret 2024 - 09:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.(ist)

Caption Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.(ist)

JAKARTA | Bogorraya.co

Pemerintah akan menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diminta tetap pada November 2024.

”Ya, putusan MK, ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada itu keputusannya adalah tanggal 27 November 2024. Pemerintah menghargai keputusan dan melaksanakan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto saat ditemui media seusai pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, kemarin.

Saat pertanyaan dipertegas, Hadi kembali menekankan bahwa pemerintah akan patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada itu keputusannya adalah tanggal 27 November 2024. Pemerintah menghargai keputusan dan melaksanakan.

Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, putusan MK tersebut otomatis menggugurkan usulan DPR yang meminta Pilkada Serentak 2024 dipercepat pelaksanaannya menjadi September 2024.

Sebab, putusan MK memerintahkan pelaksanaan pilkada tetap pada November untuk menghindari tumpang tindih tahapan krusial pilkada dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

”Benar. Wacana, gagasan, atau rencana pilkada dipercepat otomatis gugur sesuai putusan MK Nomor 12/PPU-XXI/2024 tersebut di atas,” ujar Kastorius.

Baca Juga :  Spoiler One Piece 1104, Gorosei Saturn Terluka Kena Serangan Balik Kuma

Kastorius menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri harus mematuhi putusan MK tersebut.

”Tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK ini. Sehingga skenario waktu pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8), yaitu di bulan November 2024,” ujar Kastorius.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman berpendapat, melihat dinamika proses penghitungan hasil pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) saat ini, masih ada residu-residu, seperti kekacauan Sirekap dan sejumlah persoalan teknis lain yang dihadapi oleh KPU. Karena itu, sudah tepat MK memutuskan pilkada tetap digelar pada bulan November.

”Kalau dipaksakan tetap di bulan September itu akan mengganggu persiapan dari KPU dan jajaran KPU di bawahnya sendiri tentunya. Kami tidak ingin proses tahapan pilkada itu tergesa-gesa sehingga nanti mengorbankan proses pilkadanya,” jelas Herman.

Ia menambahkan, selain putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/ 2024, saat ini MK juga sedang menangani gugatan dari beberapa kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 yang dilantik pada 2021. Mereka menggugat soal masa jabatan kepala daerah ke MK.

Baca Juga :  Malam Ini! Adu Perspektif dan Debat Capres Pilpres 2024

Dalam tuntutannya, mereka ingin agar masa jabatan dituntaskan sesuai jadwal. Artinya, jika gugatan itu dikabulkan, akan ada sejumlah kepala daerah yang menjabat sampai tahun 2025 bahkan 2026.

”Artinya, masih ada wait and see juga terhadap putusan MK berikutnya. Namun, karena sudah disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pilkada tetap di November, semoga KPU benar-benar bisa mempersiapkan dengan matang sehingga pilkada bisa baik dari sistem maupun proses pemilihannya,” kata Herman.

Kami tidak ingin proses tahapan pilkada itu tergesa-gesa sehingga nanti mengorbankan proses pilkadanya.

Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menyebutkan bahwa mengubah jadwal pilkada dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

”Mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak,” kata hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/ 2024, di gedung MK, Jakarta, Kamis lalu.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Dihadapan Timses Cibodas, Bakal Calon Walikota Tangerang Helmy Halim Siap Layani Publik
Pilkada Kota Tangerang : Helmy Halim Incer PKS
Masuk Rekomendasi PKB jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor, Begini Kata Dokter Rayendra
Ingin Bersama PKB, Helmy Halim Optimis Direkom
Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang
Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu
KPU: Membutuhkan 252.814 KTP Untuk Pemilihan Bakal Calon Bupati Bogor Jalur Independen
Dedie Rachim Daftar Cawalkot Kota Bogor
Berita ini 1 kali dibaca
Pemerintah akan menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diminta tetap pada November 2024. ”Ya, putusan MK, ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada itu keputusannya adalah tanggal 27 November 2024. Pemerintah menghargai keputusan dan melaksanakan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto saat ditemui media seusai pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, kemarin.

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 09:54 WIB

Dihadapan Timses Cibodas, Bakal Calon Walikota Tangerang Helmy Halim Siap Layani Publik

Kamis, 30 Mei 2024 - 15:02 WIB

Masuk Rekomendasi PKB jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor, Begini Kata Dokter Rayendra

Jumat, 24 Mei 2024 - 22:24 WIB

Ingin Bersama PKB, Helmy Halim Optimis Direkom

Selasa, 21 Mei 2024 - 12:43 WIB

Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:47 WIB

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu

Berita Terbaru