Pemerinta Diminta Kaji Fenomena Umroh ‘Backpacker’

- Jurnalis

Selasa, 20 Februari 2024 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Ketua MPR RI Bambang Soesatyo(Bamsoet).(ist)

Caption Ketua MPR RI Bambang Soesatyo(Bamsoet).(ist)

JAKARTA | Bogorraya.co

Pemerintah diminta mengkaji maraknya fenomena ibadah umrah, yang berangkat secara mandiri atau backpacker.

“Tentu adanya beberapa kemungkinan, diantaranya tingginya biaya umrah lewat penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU),” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo(Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Bamsoet juga mengatakan, pengkajian itu dapat melalui Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU). Lanjut dia, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyatakan bahwa perjalanan umrah harus melalui PPIU.

Baca Juga :  BTS Segera Beroperasi di Depok

“Diketahui belum ada regulasi yang secara khusus mengatur soal itu,” ujarnya.

Bamsoet juga mendorong Ditjen PHU Kemenag untuk segera menyusun peraturan pemerintah (PP), yang akan menjadi dasar pelarangan ibadah umrah secara mandiri. Pemerintah juga nantinya harus menjelaskan pentingnya aturan itu, antara lain jika melaksanakan umrah secara mandiri, tidak ada jaminan keselamatan bagi jemaah di Tanah Suci, khususnya bagi jemaah yang belum pernah ada pengalaman ke Arab Saudi.

Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenag untuk mengusut siapa yang memberikan perizinan umrah secara mandiri atau backpacker, hal itu penting agar tidak menjadi pelanggaran prosedur yang sudah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Baca Juga :  Aksi Demo Sopir Truk Tambang di Parung Panjang Berimbas Kemacetan

“Kami mendorong pemerintah untuk mengimbau seluruh pihak, utamanya bagi jemaah, bahwasanya kebijakan visa Arab Saudi yang membolehkan visa turis untuk umrah, cenderung bertentangan dengan regulasi di Indonesia,” katanya menegaskan.

Dia berharap kesadaran masyarakat tentang kepastian perjalanan, yakni proses umrah wajib diberangkatkan oleh PPIU, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan adanya korban-korban lain yang terabaikan, karena tergiur dengan harga murah dan tidak terjamin keamanannya.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu
Pemkot Bogor Imbau Sekolah Tunda Study Tour Buntut Kecelakaan Maut di Subang
Sistem Zonasi PPDB Tahun 2024 Bakal Diperketat
AHY akan Tertibkan Bangli di Puncak Bogor
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 22,2 Miliar
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan?
PSN di PIK 2 & BSD Tak Pakai APBN
Prabowo-Jokowi Pecah Kongsi?
Berita ini 1 kali dibaca
Pemerintah diminta mengkaji maraknya fenomena ibadah umrah, yang berangkat secara mandiri atau backpacker.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:52 WIB

Aksi 3 Siswi SMA Rampok Rumah di Bogor, Gasak Uang Rp 13,8 Juta

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:41 WIB

Terjaring Razia di Bogor, Sejumlah Bus Kena Tilang karena KIR Mati

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:28 WIB

Melawan Saat Ditangkap, Pembacok Mahasiswa di Bogor Ditembak di Kaki

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:19 WIB

Polisi Tangkap Pria Bogor Usai Aniaya Wanita gegara Utang

Senin, 13 Mei 2024 - 10:26 WIB

Gagal Curi Motor Wisatawan Asal Tangerang, Maling Diamuk Massa di Ciawi

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:20 WIB

Tragis, Pemotor Tewas Setelah Mengalami Kecelakaan Lalu di Tabrak Lagi Pemotor Lain

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:06 WIB

Viral! Seorang Pelajar Mengalami Pelecehan Seksual

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:51 WIB

Pembunuhan Kakak Tiri di Medan Serahkan Diri ke Polres Bogor

Berita Terbaru