JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

- Jurnalis

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Bogorraya.co
JMSI. Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber  Indonesia (JMSI) menolak draf RUU Penyiaran yang tengah digodok DPR RI. JMSI menilai, draf RUU Penyiaran itu berisi pasal-pasal yang mencederai kebebasan pers dan membahayakan demokrasi.

JMSI mengingatkan, kemerdekaan pers dan hak masyarakat akan informasi dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu pasal di dalam draf revisi UU Penyiaran yang menjadi sorotan publik khusunya masyarakat pers adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, bunyi Pasal 50B ayat (2) huruf c itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 50B ayat 2 huruf c itu juga bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

“Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigasi disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio serta media digital mereka,” ujarnya.

Baca Juga :  Rekayasa One Way Jalur Bogor -Jakarta Hari ini

Secara subtansi, sambung Teguh, aturan yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi oleh lembaga penyiaran dapat diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman kemerdekaan pers di tanah air.

Teguh juga menggarisbawahi, masyarakat khawatir RUU Penyiaran itu menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri praktik jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Selain itu, huruf k di dalam Pasal 50B ayat (2) RUU Penyiaran melarang penayangan “isi siaran” dan “konten siaran” yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Menurut Teguh, bagian ini sangat multi tafsir dan berpotensi menjadi “pasal karet”. Dia mengingatkan, penilaian terhadap “berita bohong” adalah domain dan kewenangan Dewan Pers seperti diatur dalam UU Pers yang disemangati UUD 1945.

JMSI juga menilai Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (2) dalam RUU Penyiaran yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik lembaga Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak pantas.

Baca Juga :  Beras Hari ini Naik!!!

Menurut hemat Teguh, bagian ini harus dikaji ulang dengan sungguh-sungguh karena bersinggungan dengan amanat UU Pers yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa karta jurnalistik.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini mengingatkan DPR RI bahwa baik UUD 1945 maupun UU Pers memberikan mandat kepada masyarakat pers nasional untuk mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui mekanisme self regulation.

Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik yang ditayangkan media cetak, media siber, maupun lembaga penyiaran, hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers.

“Ini untuk memastikan bahwa kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas, dan bertanggungjawab dapat berlangsung independen tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini mendesak DPR RI untuk mengkaji kembali RUU Penyiaran dan menyeleraskannya dengan UUD 1945 dan UU 40/1999 tentang Pers.(rls/Fj)

Berita Terkait

IKN Nusantara Tingkatkan UMKM dan Perekonomian Masyarakat
DPR Minta Jangan Bebani Masyarakat Bawah, Tarif KRL akan Naik
STID pengangkutan Kayu Balok Pelabuhan Belawan, dipertanyakan
Indonesia Dilanda Suhu Menyengat
Bocor! Surat Internal PWI Pusat ke Dewan Kehormatan, Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Dapat Peringatan Keras
Hari Terakhir Cuti Lebaran, 80 Ribu Pengendara Melintas Tadi Malam
KRL Jabodetabek Mengalami Gangguan, Rute Bogor-Jakarta Terhambat
Rekayasa One Way Jalur Bogor -Jakarta Hari ini
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:52 WIB

Aksi 3 Siswi SMA Rampok Rumah di Bogor, Gasak Uang Rp 13,8 Juta

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:41 WIB

Terjaring Razia di Bogor, Sejumlah Bus Kena Tilang karena KIR Mati

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:34 WIB

Congkel Pintu Warung, Maling di Bogor Gasak Dagangan 3 Karung

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:19 WIB

Polisi Tangkap Pria Bogor Usai Aniaya Wanita gegara Utang

Senin, 13 Mei 2024 - 10:26 WIB

Gagal Curi Motor Wisatawan Asal Tangerang, Maling Diamuk Massa di Ciawi

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:20 WIB

Tragis, Pemotor Tewas Setelah Mengalami Kecelakaan Lalu di Tabrak Lagi Pemotor Lain

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:06 WIB

Viral! Seorang Pelajar Mengalami Pelecehan Seksual

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:51 WIB

Pembunuhan Kakak Tiri di Medan Serahkan Diri ke Polres Bogor

Berita Terbaru

Kriminal

Congkel Pintu Warung, Maling di Bogor Gasak Dagangan 3 Karung

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:34 WIB