Heru Dinilai Lemah Tertibkan Pelanggran Pemasangan APK Pemilu 2024

- Jurnalis

Rabu, 17 Januari 2024 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Salah satu Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jakarta yang dipenuhi APK pemilu 2024.(ist)

Caption Salah satu Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jakarta yang dipenuhi APK pemilu 2024.(ist)

Penertiban APK Pemilu 2024 itu terkait dengan pemasangan di wilayah Jakarta yang melanggar aturan, seperti terpasang di fasilitas umum.

JAKARTA | Bogorraya.co

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai harus lebih tegas menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK).

“Iya tidak boleh (lemah), nanti justru menjadi ‘lempar-lemparan’. Pj Gubernur di Jakarta yang punya kewenangan harus menginstruksikan kepada Satpol PP menegakkan aturan,” kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah kepada pers di Jakarta, kemarin.

Penertiban APK Pemilu 2024 itu terkait dengan pemasangan di wilayah Jakarta yang melanggar aturan, seperti terpasang di fasilitas umum.

Menurut Trubus, sikap Satpol PP DKI Jakarta kurang responsif dalam menindak APK di luar aturan. Dikhawatirkan, memicu warga untuk bertindak sendiri sehingga pemasangan APK di aset Pemerintah Provinsi DKI seharusnya ditindak cepat.

Baca Juga :  Materi Debat Cawapres Hari Ini Jadi Pekerjaan Gibran di Solo

“Jangan sampai masyarakat yang gerah ini, melihat APK dipasang ‘stick cone’ jalur sepeda lalu JPO, mengambil langkah sendiri,” ujar Trubus.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kurang responsif dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada sejumlah wilayah di Jakarta.

“Nah memang dalam eksekusi, ini Satpol PP kurang responsif kalau bahasa saya, maka butuh upaya yang lebih,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Baca Juga :  Bak Lautan Massa di JIS,Cak Imin Minta Polisi Buka Semua Pintu Akses Masuk

Benny menjelaskan, Bawaslu DKI memang sebagai pengawas pemilu, namun pihak mereka hanya memberikan eksekusi dan mendampingi dalam menegakkan aturan.

Terlebih, dia menegaskan sumber daya manusia (SDM) dari Bawaslu tidak mencukupi dan tidak terlatih untuk menurunkan APK.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan bahwa pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 di tempat-tempat terlarang di Jakarta menunggu keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Syafrin menyebutkan, jika APK tersebut harus dicabut, maka untuk level Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan ada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menindaklanjuti.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Dihadapan Timses Cibodas, Bakal Calon Walikota Tangerang Helmy Halim Siap Layani Publik
Pilkada Kota Tangerang : Helmy Halim Incer PKS
Masuk Rekomendasi PKB jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor, Begini Kata Dokter Rayendra
Ingin Bersama PKB, Helmy Halim Optimis Direkom
Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang
Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu
KPU: Membutuhkan 252.814 KTP Untuk Pemilihan Bakal Calon Bupati Bogor Jalur Independen
Dedie Rachim Daftar Cawalkot Kota Bogor
Berita ini 0 kali dibaca
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai harus lebih tegas menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK).

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 09:54 WIB

Dihadapan Timses Cibodas, Bakal Calon Walikota Tangerang Helmy Halim Siap Layani Publik

Kamis, 30 Mei 2024 - 15:02 WIB

Masuk Rekomendasi PKB jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor, Begini Kata Dokter Rayendra

Jumat, 24 Mei 2024 - 22:24 WIB

Ingin Bersama PKB, Helmy Halim Optimis Direkom

Selasa, 21 Mei 2024 - 12:43 WIB

Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:47 WIB

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu

Berita Terbaru