Hak Angket Kecurangan Pemilu Dinilai tak Tepat

- Jurnalis

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.(ist)

Caption Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.(ist)

JAKARTA | Bogorraya.co

Adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah dinilai sesuatu yang tidak tepat.

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.

“Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP,” kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Baca Juga :  Lingkar Nusantara: Anies Baswedan Banyak Offside di Debat Capres

“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.

Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.

“Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung,” kata dia.

Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.

Baca Juga :  Dugaan Penggelembungan Suara Pileg di Tangerang, Pengamat: Harus Diusut Tuntas

Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Dihadapan Timses Cibodas, Bakal Calon Walikota Tangerang Helmy Halim Siap Layani Publik
Pilkada Kota Tangerang : Helmy Halim Incer PKS
Masuk Rekomendasi PKB jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor, Begini Kata Dokter Rayendra
Ingin Bersama PKB, Helmy Halim Optimis Direkom
Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang
Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu
KPU: Membutuhkan 252.814 KTP Untuk Pemilihan Bakal Calon Bupati Bogor Jalur Independen
Dedie Rachim Daftar Cawalkot Kota Bogor
Berita ini 2 kali dibaca
Adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah dinilai sesuatu yang tidak tepat.

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 09:54 WIB

Dihadapan Timses Cibodas, Bakal Calon Walikota Tangerang Helmy Halim Siap Layani Publik

Kamis, 30 Mei 2024 - 15:02 WIB

Masuk Rekomendasi PKB jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor, Begini Kata Dokter Rayendra

Jumat, 24 Mei 2024 - 22:24 WIB

Ingin Bersama PKB, Helmy Halim Optimis Direkom

Selasa, 21 Mei 2024 - 12:43 WIB

Helmy Halim: PSI Kota Tangerang “Spektakuler”, Resmi Mendaftar ke “Partainya” Kaesang

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:47 WIB

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu

Berita Terbaru