DPR Didesak Sahkan RUU Masyarakat Adat

- Jurnalis

Jumat, 15 Maret 2024 - 10:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi (kiri) saat memberikan keterangan pers di sela-sela sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur.(ist)

Caption Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi (kiri) saat memberikan keterangan pers di sela-sela sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur.(ist)

Seharusnya, di sisa masa kerja anggota DPR periode 2019-2024 ini bisa mengesahkan RUU tersebut.

JAKARTA | Bogorraya.co

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah diajukan sejak 2009.

“Jadi, sekarang ini prosesnya (RUU) sudah ada di meja pimpinan DPR,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi di sela-sela sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, kemarin.

Seharusnya, kata dia, di sisa masa kerja anggota DPR periode 2019-2024 ini bisa mengesahkan RUU tersebut.

Menurut dia, RUU Masyarakat Adat sangat diperlukan agar ada payung hukum yang jelas dan negara dapat mengakui serta melindungi masyarakat adat.

“Ketiadaan payung hukum yang mengakui dan melindungi masyarakat adat, telah berdampak buruk bagi komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh nusantara,” ujarnya.

AMAN mencatat sejak tahun 2014 telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat seluas 8,4 juta hektare dan 678 masyarakat adat dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adat.

Baca Juga :  Aksi 3 Siswi SMA Rampok Rumah di Bogor, Gasak Uang Rp 13,8 Juta

Karena itu, Rukka berharap pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat di sisa masa kerjanya, yakni Oktober 2024.

“Kalau DPR serius mestinya bisa diselesaikan dan disahkan. Namun, persoalannya di DPR ada dua fraksi yang menolak RUU itu secara terang-terangan, yakni PDIP dan Golkar,” tuturnya.

​​​​​​​Menurut dia, RUU Masyarakat Adat lahir dari tuntutan masyarakat adat di perkampungan. Mulai didiskusikan di tingkat kampung, kongres AMAN, pertemuan masyarakat adat, masyarakat sipil dan akademisi.

RUU Masyarakat Adat ini paling banyak dan paling panjang dibicarakan di publik. “Namun, saat ini masih tertahan di pimpinan DPR,” kata Rukka.

Dia menuturkan bahwa tanah-tanah adat atau tanah ulayat itu memang ada di negeri ini, namun bisa disebut adat dan diakui serta dihormati bila ada UU dan peraturan pemerintah.

“Itu masalahnya sehingga ketika ada kepentingan untuk merampas wilayah adat untuk perusahaan dan untuk pembangunan, maka dianggap orang itu tak berhak karena masyarakat adat tidak ada di situ karena belum diakui,” katanya.

Baca Juga :  Pj Heru Didesak Tingkatkan Transparansi Anggaran

Menurut dia, hal itu salah satu masalah besar bagi negeri ini. Karena itu, hingga saat ini AMAN menuntut kepada pemerintah dan DPR harus ada kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Persoalan ini bukan hanya persoalan masyarakat adat tetapi persoalan masyarakat Indonesia. ​​​​​​​”Harus ada cara negara mendaftarkan atau registrasi masyarakat adat agar bisa keluar bagi persoalan ini,” katanya.

Gugatan tersebut diajukan agar pemerintah dan DPR di PTUN Jakarta itu segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Sidang gugatan itu saat ini dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi dari komunitas masyarakat adat.

Mantan Sekjen AMAN Abdon Nababan yang menjadi salah satu saksi di persidangan PTUN Jakarta menyebutkan persoalan (RUU) sebenarnya tidak terlalu sulit karena substansinya sudah selesai.

“Sudah ada naskah akademiknya dan bisa segera disahkan, bila pimpinan DPR mau,” ujarnya.

Menurut dia, gugatan ke PTUN merupakan peringatan bagi pemerintah dan DPR yang sudah berjanji untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat.(JR)

Penulis : il

Berita Terkait

Dishub DKI bersama Satpol PP Didesak Tertibkan Parkir liar di Minimarket
PKB-PPP Berkoalisi pada Pilkada 2024
Kalangan DPRD DKI Dukung Pembatasan Kendaraan Pribadi
Kejagung Sita Perusahaan Timah Kasus Suami Sandra Dewi
Pemprov DKI akan Tambah Kuota Mudik Gratis
DPRD Minta KPK Dampingi Proses Pembebasan Lahan Waduk Kamal
144 Petugas Gabungan Tangani Luapan Air Kali Baru Hek
Pemprov DKI Didesak Tertibkan Parkir Liar di Kawasan Perbelanjaan Tanah Abang
Berita ini 0 kali dibaca
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah diajukan sejak 2009. "Jadi, sekarang ini prosesnya (RUU) sudah ada di meja pimpinan DPR," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi di sela-sela sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, kemarin.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:52 WIB

Aksi 3 Siswi SMA Rampok Rumah di Bogor, Gasak Uang Rp 13,8 Juta

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:41 WIB

Terjaring Razia di Bogor, Sejumlah Bus Kena Tilang karena KIR Mati

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:28 WIB

Melawan Saat Ditangkap, Pembacok Mahasiswa di Bogor Ditembak di Kaki

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:19 WIB

Polisi Tangkap Pria Bogor Usai Aniaya Wanita gegara Utang

Senin, 13 Mei 2024 - 10:26 WIB

Gagal Curi Motor Wisatawan Asal Tangerang, Maling Diamuk Massa di Ciawi

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:20 WIB

Tragis, Pemotor Tewas Setelah Mengalami Kecelakaan Lalu di Tabrak Lagi Pemotor Lain

Rabu, 8 Mei 2024 - 10:06 WIB

Viral! Seorang Pelajar Mengalami Pelecehan Seksual

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:51 WIB

Pembunuhan Kakak Tiri di Medan Serahkan Diri ke Polres Bogor

Berita Terbaru